Tantangan Dan Pembangunan Infrastruktur Digital Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Mendukung Pembangunan Nasional
Media literasi dan informasi di antaranya: Majapahit TV, Trenzindonesia, Beritakin, Perempuannusantara, Konsepnews Indocf, KIN, mengadakan diskusi publik.
Dengan menghadirkan narasumber yaitu
Prof Dr Sudarsono Hardjosoekarto
Guru Besar UI
Dr Jaenullah M.Pd
Akademisi IAIMNU Lampung
Saiful SH
Pengamat Kebijakan Publik
Inggar Saputra M.Si
Peneliti
Dipandu oleh
Zakiyah S.pd
Adi Wijaya M.pd
Adanya pandemi yang berdampak kepada semua sektor kehidupan manusia Indonesia harus di hadapi dengan kebijakan ekonomi, aturan hukum yang fleksibel, dan adaptasi sosial budaya yang saling mendukung.
Di tengah pandemi covid-19 peran digital dan infrastrukturnya sangat dibutuhkan,
masih menurut Prof Sudarsono bahwa sangat di harapkan steering rether than rowing/pemerintah harus mengarahkan/edukasi publik. Selain dari pada melaksanakan mission driven not rule driven, pemerintah menetapkan visi misi dari pusat ke bawah. Dan menggandeng para pakar, swasta, demi berjalannya digitalisasi secara paster, bettrer, chesper.
Dan ada 3 prinsip dalam sistem digital, yaitu:
1. Reintegration, menggabungkan fungsi yang telah terfragmentasi dan menjadi silo saat NPM.
2. Need Based holism, membangun struktural birokrasi yang fokus sepenuhnya pada kebutuhan warga melalui one stop process.
3. Digitalization, sejauh mungkin menggunakan sistem layanan digital untuk setiap bisnis dan layanan model publik.
Menurut Dr Jaenullah M.Pd Akademisi IAIM NU lampung, bahwa digital dan sistem nya untuk dunia pendidikan sangat penting. Menuju pembangunan nasional maka harus ada SDM unggul, di situasi pandemi ini Internet dan sistemnya harus merata terutama sinyal internet. Dan seluruh sekolah dan universitas bisa menjangkau layanan tersebut, sehingga mampu menciptakan SDM unggul di tengah transformasi Digital dan Pandemi covid-19.
Sedangkan menurut Saiful SH, pada tahun 2021 Indonesia telah memiliki kurang lebih 2700 aplikasi di instansi pemerintah pusat yang bisa menghemat biaya operasional sekitar 2.7 triliyun rupiah per tahun.
Sedangkan aplikasi digital di wilayah dan pemda, mampu menghemat biaya sekitar 12 Triliyun rupiah pertahun.
Ada 2 hal Prioritas saat ini:
1. Literasi dan edukasi tentang digital dan sistemnya sehingga masyarakat luas mampu menjadi pengampu data.
2. Infrastruktur komunikasi berbasis satelit secara merata di segala sektor, ekonomi, pendidikan, informasi, kesehatan, dll. Konsolidasi joineperator tingkat pusat ke wilayah sampai ke desa.
Inggar Saputra M.Si menambahkan, perlu adanya rekrutmen dalam hal ini pemerintah pusat terhadap karya riset anak bangsa. Dengan adanya teknologi digitalisasi ini, jangan sampai kita hanya menjadi tujuan pasar saja.
Setidaknya putra putri bangsa Ini mampu menciptakan teknologi digitalisasi dan adanya rekrutmen dari pemerintah pusat sehingga menjadi bermanfaat.
Selengkapnya bisa disimak video pembahasan diskusi tersebut dibawah ini
